POS-KUPANG.COM | KUPANG -Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) menetapkan 16 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur ( NTT) mendapat perlakukan khusus kredit atau pembiayaan bank karena terdampak bencana alam akibat badai Siklon Tropis Seroja awal April 2021 lalu.

Sebanyak 7.397 debitur yang tersebar di 12 Bank Umum dan 6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terdampak badai Seroja, dengan total debet kredit sebesar Rp 1,2 triliun.

Kepala OJK Provinsi NTT Robert HP Sianipar mengatakan, OJK merespon cepat harapan dan permintaan debitur terdampak bencana.

“Perlakuan khusus yang diberikan untuk penilaian kualitas kredit/pembiayaan, restrukturisasi, dan atau pemberian kredit/pembiayaan baru oleh perbankan,” kata Robert Sianipar saat menggelar konferensi pers di Lobi Gedung Kantor OJK Provinsi NTT, Kamis (20/5/2021) sore.

Baca juga: Ikatan Cinta RCTI Malam Hari Ini 24 Mei 2021, Sambut Badai Pasti Berlalu dan Keajaiban Cinta SCTV

Baca juga: Hasil Penelitian Terbaru, Anda Bisa Mendapat Jodoh dengan Menganalisis DNA

Keenam belas kabupaten dimaksud, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Utara (TTU), Timor Tengah Selatan (TTS), Belu, Malaka, Manggarai, Ngada dan Ende. Berikutnya, Flores Timur, Lembata, Alor, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sabu Raijua dan Rote Ndao.

Daerah-daerah tersebut termasuk dalam keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 7/KDK.01/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Beberapa Daerah di Provinsi NTT sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

Menurut Robert, perlakuan khusus yang diberikan kepada debitur untuk penilaian kualitas kredit/pembiayaan, restrukturisasi dan atau pemberian kredit/pembiayaan baru oleh perbankan.

“Tujuannya untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam,” terang Robert.

Baca juga: Bupati TTS Belum Tahu Kebijakan OJK Mengenai Relaksasi Kredit

Baca juga: Kadin Apresiasi OJK NTT

Perlakuan khusus mengacu pada Peraturan OJK 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.

Robert menyebut tiga point aturan tersebut. Pertama, kualitas kredit yang direstrukturisasi yakni kualitas kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner; dan restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.



Sumber Berita