METRO CIKARANG – Berdasarkan surat yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memutuskan untuk menunda Pilkades Serentak sampai dengan 20 Desember 2020, mendatang.

Hal itu disampaikan oleh Sekda Kabupaten Bekasi Uju saat diwawancarai seusai mengadakan rapat terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

“Salah satu alasannya  kenapa Pilkades Serentak yang ada di Kabupaten Bekasi (baca: ditunda)  16 Desa, 11 Kecamatan tiada lain adalah dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Satu TPS arahan dari Kemendagri paling banyak 500 DPT, kalau di kita ada 233 ribu lebih DPT sehingga memerlukan TPS kurang lebih 443,” ungkapnya.

Penundaan dilakukan setelah, Sekda Uju menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Pilkades serentak tahun 2020 secara virtual dari Command Centre, Diskominfosantik, Cikarang Pusat, Kamis (10/12). Bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Turut dihadiri Kapolres Metro Bekasi, Kombes Hendra Gunawan, Dandim 0509 Kabupaten Bekasi, Letkol Kav. Tofan Tri Anggoro, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Ida Farida dan juga para camat.

Pada pertemuan tersebut, Mendagri Tito memastikan kesiapan tahapan Pilkades serentak di 23 kabupaten dan kota dapat berjalan dengan lancar. Terlebih, saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19.

Ia ingin semua prosedurnya dijalankan, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

“Di akhir tahun 2020 ini ada 23 kabupaten dan kota yang memilih tetap menggelar Pilkades Serentak 2020,” ujar dia.

Tito melanjutian 13 kabupaten kota di antaranya melangsungkan Pilkades sebelum tanggal 20 Desember 2020. “Nah kabupaten terbesar adalah Tanggamus, Lampung sebanyak 220 desa,” terangnya kepada para undangan yang hadir.

Tito juga mengimbau kepada setiap wilayah termasuk di Kabupaten Bekasi untuk memastikan penerapan protokol kesehatan COVID-19 dengan baik dan benar. Ia juga menekankan, terkait aturan pembatasan kapasitas pemilih nanti harus diperhatikan, dengan masing-masing jumlah pemilih maksimal 500 DPT per-TPS.

“Kalau yang memaksakan, misal tanggal 13 tapi dengan tidak mengindahkan protokol kesehatan terjadinya kerumunan yang berpotensi penularan saya mengingatkan kembali bahwa ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat membuat para penanggung jawab kegiatan itu memiliki risiko tinggi,” lanjut Tito.

Tito juga meminta, bagi daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak pada tanggal 13,14,15,16,19 harus dicek kesiapannya. Agar terlaksana dengan aman dan tidak menimbulkan klaster penularan Covid-19 baru.

Nantinya, akan ada 23 tim dari Kemendagri yang akan terjun ke lapangan untuk mengecek persiapan Pilkades 2020.

Berikut daftar Kabupaten/Kota di Indonesia yang menggelar Pilkades 2020:

1. Merangin: 10 desa

2. Tebo: 30 desa

3. Tanggamus: 220 desa

4. Tulang Bawang Barat: 5 desa

5. Belitung: 15 desa

6. Bogor: 88 desa

7. Sumedang: 88 desa

8. Bekasi: 16 desa

9. Ciamis: 143 desa

10. Pemalang: 28 desa

11. Jombang: 9 desa

12. Boyolali: 11 desa

13. Sleman: 49 desa

14. Bantul: 24 desa

15. Sidoarjo: 173 desa

16. Lombok Tengah: 16 desa

17. Rote Ndao: 69 desa

18. Sabu Raijua: 13 desa

19. Melawi: 111 desa

20. Sanggau: 72 desa

21. Bulungan: 56 desa

22. Buton Tengah: 16 desa

23. Rokan Hilir: 12 desa

Sumber Berita