Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota

POS-KUPANG.COM | SOEBupati TTS, Egusem Piether Tahun yang dikonfirmasi terkait Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/KDK.01/2021 tentang Penetapan Beberapa Daerah di Provinsi NTT Sebagai Daerah Yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit Atau Pembiayaan Bank mengaku, belum mengetahui informasi tersebut.
” Belum, saya belum tahu informasi itu,” ujarnya singkat.

Berbeda dengan Bupati Tahun, Kepala BRI Cabang Soe, Octarez Abi Ibrahim mengaku sudah mendapatkan informasi tersebut. Setelah OJK Kupang mengadakan Press conference kemarin, dikatakan Abi, pihak OJK Kupang langsung menyampaikan hal tersebut ke pihak BRI.

” Informasi itu sudah kita dapatkam. Kita siap menjalankan kebijakan tersebut sesuai arahan OJK,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD TTS, Melianus Bana menyambut baik kebijakan yang diambil OJK guna membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam termaksud Kabupaten TTS. Senin mendatang, Komisi II juga akan melakukan rapat kerja bersama Bank NTT guna membahas hal tersebut.

” Kita sudah dengar informasi tersebut dan mendukung penuh pelaksanaan kebijakan tersebut. Senin mendatang kita gelar rapat bersama Bank NTT terkait hal tersebut,” terangnya saat ditemui POS-KUPANG.COM, Jumat 21 Mei 2021.

Diberitakan sebelumnya, Sebanyak 16 kabupaten di Provinsi NTT mendapatkan kebijakan pemberian perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank untuk debitur atau proyek yang berada di lokasi bencana alam Badai Siklon Tropis Seroja.

Baca juga: Pelaku Pembunuhan dan Rudapaksa Gadis Yuliani Dibekuk Polisi, Ini Ungkapan Isi Hati Keluarga Korban

Keenam belas kabupaten tersebut yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao.

Dalam konferensi pers di Lobi Gedung Kantor OJK NTT, Kamis (20/5) sore, Kepala OJK NTT Robert HP Sianipar menjelaskan bahwa OJK merespon cepat harapan dan permintaan kondisi debitur terdampak bencana. Setelah dilakukan pengumpulan data dan kajian maka Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 7/KDK.01/2021 tanggal 11 Mei 2021 tentang Penetapan Beberapa Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank. Perlakuan khusus yang diberikan untuk penilaian kualitas kredit/pembiayaan, restrukturisasi, dan atau pemberian kredit/pembiayaan baru oleh perbankan di enam belas kabupaten/kota tersebut.

Baca juga: Namata Kampung Adat Terpopuler Dalam Gelar Anugerah Pesona Indonesia 2020, Pemda Sarai Lakukan Ini 

“Tujuannya untuk membantu pemulihan usaha debitur dan perbankan, serta kondisi perekonomian wilayah yang terkena dampak bencana alam,” kata Robert.

Perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan syariah Bank tersebut mengacu pada POJK 45/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam, yang mana meliputi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, kualitas kredit yang direstrukturisasi yakni kualitas kredit bagi Bank Umum maupun BPR yang direstrukturisasi akibat bencana alam ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan jangka waktu Keputusan Dewan Komisioner; dan Restrukturisasi Kredit tersebut di atas dapat dilakukan terhadap kredit yang disalurkan baik sebelum maupun sesudah terjadinya bencana.

Kedua, pemberian kredit baru terhadap debitur yang terkena dampak, yakni Bank dapat memberikan kredit baru bagi debitur yang terkena dampak bencana alam; serta penetapan kualitas kredit baru tersebut di atas dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit yang telah ada sebelumnya.

Ketiga, pemberlakuan untuk Bank Syariah, yang mana perlakuan khusus terhadap daerah yang terkena bencana alam berlaku juga bagi penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah yang mencakup pembiayaan (mudharabah dan musyarakah), piutang (murabahah, salam, istishna), sewa (ijarah), pinjaman (qardh), dan penyediaan dana lain. (din)

Bupati TTS, Egusem Piether Tahun
Bupati TTS, Egusem Piether Tahun (POS-KUPANG.COM/DION KOTA)



Sumber Berita