bukabaca.id, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan Program Sekolah Penggerak demi penyempurnaan program transformasi sekolah yang telah ada sebelumnya.

Dalam hal ini, Nadiem Makarim menuturkan bahwa adanya kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Adapun program sekolah penggerak tersebut yakni:

1. Program kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah di mana komitmen Pemda menjadi kunci utama;
2. Memerlukan intervensi yang dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, dan pendampingan pemerintah daerah;
3. Program yang ruang lingkupnya mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya sekolah unggulan saja, baik negeri dan swasta.
4. Pendampingan program dilakukan selama tiga tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri;
5. Program yang dilakukan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Sekolah Penggerak.

Lebih lanjut, Mendikbud juga menerangkan bahwa dalam program ini nantinya akan mempercepat transformasi pendidikan di daerah. Menurutnya sangat penting adanya tempat untuk saling berkonsultasi merujuk pada kearifan lokal masing-masing daerah sehingga sekolah lebih terinspirasi dalam melakukan perubahan.

“Sekolah penggerak bisa mementor sekolah di sekitarnya dan Sekolah Penggerak akan diberikan sumber daya pendukung. Antar daerah akan saling belajar, karena semangat program ini bukan kompetisi melainkan kolaborasi,” ungkap Mendikbud, seperti yang dikutip dari laman resmi Kemendikbud RI, Rabu (3/2/2021).

Mewakili Mendagri, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Muhammad Hudori pun turut memberikan dukungan terhadap program Sekolah Penggerak melalui kebijakan berikut.

1. Pemda segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh;
2. Membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud;
3. Dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak;
4. Tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak.

“Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk itu diharapkan Kemendikbud segera menetapkan kriteria sehingga daerah bisa segera menyesuaikan kebijakannya dengan program yang dimaksud,” jelas Sekjend Kemendagri.

Pendaftaran Program Sekolah Penggerak

Nadiem Makarim menyebutkan bahwa dalam bentuk pendampingan pemerintah pusat tidak hanya berupa pengecekan keberhasilan program dan pemberian anggaran semata. Melainkan juga mendukung dan membantu menuju perubahan yang lebih baik.

“Ini penting sekali untuk diyakini hubungan pusat dan daerah harus diubah. Kita harus mendampingi dan membantu Pemda dalam melaksanakan transformasi pendidikan,” ujarnya.

Tak hanya itu saja, Nadiem juga menerangkan bahwa dalam program Sekolah Penggerak akan menyasar 2.500 sekolah di tahun ini, pastinya menyasar ke 111 kabupaten/kota.

Pihaknya pun mengajak kepala sekolah di daerah bisa mendaftar program Sekolah Penggerak 2021 sebelum 6 Maret 2021 di laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/.

Dukungan Pemimpin Pemda

Adanya program sekolah penggerak pun kini menuai beberapa pertanyaan dukungan dari para pemimpin daerah. Termasuk dukungan dari Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman yang berharap dengan Sekolah Penggerak akan membantu pemerataan mutu pendidikan baik dari sarana prasarana maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di daerahnya.

Senada dengan Erzaldi Rosman, Bupati Rote Ndao, NTT, Paulina Haning-Bullu juga berharap agar melalui Sekolah Penggerak,  kualitas SDM bisa semakin meningkat.

Selanjutnya, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru juga mendukung kebijakan ini yang berfokus pada kompetensi kognitif peserta didik secara holistik yaitu literasi, numerasi dan karakter, yang diawali dengan peningkatan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas.

Tak kalah dukungan, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah juga optimistis bahwa program ini akan meningkatkan kualitas peserta didik mulai dari pendidikan usia dini sampai pada tingkat SMA.

Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan apresiasinya atas peluncuran program Sekolah Penggerak.

“Besar harapan saya (program ini) bisa jadi penutup lubang pada jembatan keilmuan yang kembali menghubungkan guru dengan siswa, menghubungkan sekolah dengan orang tua,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ganjar Pranowo menilai bahwa program Sekolah Penggerak sangat bagus. Konsep ini menurutnya akan mengoptimalkan kemampuan orang tua, guru, tokoh masyarakat, pengamat, atau tokoh pendidian dan lainnya. Mengingat banyak pihak di ekosistem pendidikan yang merasa kesulitan menjalankan proses pembelajaran di masa pandemi.

“Tapi konsep saja tidak cukup. Program sekolah penggerak ini mesti segera kita eksekusi bersama dan Jawa Tengah siap merealisasikannya dengan beberapa penyesuaian berdasar kearifan lokal,” pungkasnya.

Hampir semua pemimpin daerah memberikan dukungan terhadap program sekolah penggerak tersebut. Untuk selengkapnya bisa langsung mengunjungi laman resmi Kemendikbud.go.id.(Dev)

banner 300250



Sumber Berita