php shell hacklink php shell seobizde.com hacklink izmir escort sultangazi escort alanya escort gabile medyum

Dinas PPO Manggarai Timur Sosialisasi AKM dan Sekolah Penggerak Tingkatkan Mutu Pendidikan – Radar NTT – Info Rote-Ndao


RADARNTT, Borong – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai Timur melakukan Sosialisasi Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Sekolah Penggerak untuk meningkatkan mutu pendidikan jenjang SD/MI se-kabupaten Manggarai Timur, pada Senin (22/2/2021).

Kepala Dinas PPO Manggarai Timur, Basilius Teto kepada media ini mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi AKM dan Sekolah Penggerak jenjang SD/MI se-kabupaten Manggarai Timur merupakan program turunan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Teto menjelaskan, di Provinsi NTT terdapat lima kabupaten menjadi Sekolah Penggerak Nasional, yakni Kabupaten Manggarai Timur, Rote Ndao, Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Kota Kupang.

“Kita (Manggarai Timur, Red) menjadi salah satu kabupaten yang menjadi sekolah penggerak yang dipercayakan oleh kementerian,” tutur Teto kepada media, Selasa (23/2/2021), di ruang kerjanya.

Dikatakan Teto, Dinas PPO Manggarai Timur telah membuka secara resmi kegiatan dan akan terus menggenjot kegiatan sosialisasi Asesmen Kompetensi Minimum dan Sekolah Penggerak serta Guru Penggerak.

Untuk tahap pertama, kata Teto, telah melakukan sosialisasi di beberapa tempat seperti di kecamatan Borong bertempat di SDK Bugis, kecamatan Rana Mese dan kecamatan Lamba Leda Selatan. Di kecamatan Borong terdapat 29 sekolah, sedangkan di kecamatan Rana Mese terdapat 24 sekolah.

“Pada tahap pertama, dari 330 SD/MI ada 62 sekolah dasar(SD) yang masuk dalam link untuk mendaftar sebagai sekolah penggerak. Sedangkan dari 139 SM/Mts, terdapat 74 sekolah SMP/Mts yang telah terdaftar sebagai sekolah penggerak,” tutur Teto.

Setiap hari, kata Teto terjadi peningkatan. Ia berharap sampai tanggal 6 Maret 2021 nanti minimal semua sekolah, TKK/RA, SD/MIdan SMP/Mts telah terdaftar sebagai sekolah penggerak. Melihat semangat dari pihak sekolah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Asesmen Kompetensi Minimum, Ia sangat apresiasi terhadap kinerja para Guru.

” Tantangan dalam menerapkan sistem digitalisasi ini ketika sinyal atau jaringan internet tidak mendukung. Apa lagi topografi kita di Manggarai timur ini cukup sulit,” tutur Teto.

Dilihat dari semangat para kepala sekolah dan guru yang turut hadir dalam kegiatan tentu akan catatan prestasi untuk mendukung kualitas mutu pendidikan kita di Manggarai timur lebih meningkat.

Menghadapi situasi seperti ini (pandemi Covid-19), pemerintah telah melakukan banyak kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Program peningkatan mutu tersebut diimplementasikan oleh kebijakan Mendikbud RI, diantaranya sertifikasi guru, akreditasi sekolah, dan asesmen kompetensi minimum dan UN/US.

Teto melanjutkan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, kata Dia, dalam menjawab tuntutan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, telah mengeluarkan kebijakan kebijakan “Merdeka Belajar”. Ada 4 program pokok implementasi merdeka belajar tersebut meliputi perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional(USBN), ujian nasional(UN), rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB) zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan akan menjadi arah pembelajaran kedepannya yang berfokus pada arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia,” terangnya.

Lebih dalam ia menjelaskan, dari empat program pokok itu, diimplementasikan ke dalam tujuh program prioritas, yakni; pembiayaan pendidikan, digitalisasi sekolah, sekolah penggerak, dan guru penggerak, peningkatan kualitas kurikulum dan asesmen kompetensi minimum, revitalisasi pendidikan vokasi, program kampus merdeka, dan pemajuan budaya serta bahasa.

Lanjutnya, dari ketujuh program prioritas tersebut, ada tiga program yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan dan peserta didik disetiap satuan pendidikan, yakni sekolah penggerak, guru penggerak, peningkatan kualitas kurikulum serta asesmen Nasional.

Asesmen Nasional, kata Teto, adalah pengganti ujian nasional yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019. Asesmen adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur yaitu literasi membaca dan matematika (numerasi).

“Hal yang sangat menarik dan menantang dari kedua aspek itu, adalah bagaimana strategi kita sebagai pendidik bisa menghantar siswa siswi untuk mencapai keterampilan berpikir logis dan sistematis, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan berilmiah serta mengelolah informasi,” terang Teto.

Menanggapi kebijakan pusat, Teto berharap agar setiap satuan pendidikan baik TK, SD, SMP yang tersebar di kabupaten Manggarai timur untuk aktif dan semangat menjemput program sekolah penggerak dan Guru penggerak dan asesmen Nasional.

Sekretaris Dinas PPO Matim usai membuka kegiatan Sosialisasi AKM dan Sekolah Penggerak utk para Kepala Sekolah, Guru-Guru kelas V, para Operator Sekolah Se-kecamatan Lamba Leda Selatan yang berpusat di Aula SDK Mano II.

Senada denga Kepala Dinas, Rofinus Hibur Hiaju, Sekertaris Dinas PPO Matim usai membuka kegiatan Sosialisasi AKM dan Sekolah penggerak untuk Para Kepala Sekolah, Para Guru Kelas V, dan para Operator Sekolah se-kecamatan Lamba Leda Selatan berlokasi di SDK Mano II, Senin (22/2/2021) siang, sangat mengapresiasi langkah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Program Asesmen Nasional merupakan program pusat yang harus gencar dilaksanankan, sehingga kata dia, 2021 program AKM ini harus selesai di sosialisasikan.

“Kita akan terus memotivasi satuan pendidikan yang ada di Matim ini untuk tetap gempur melakukan sosialisasi sekolah penggerak dan Asesmen Nasional,” tuturnya.

Secara teknis kepala bidang Sekolah Dasar, Baltasar Melkior, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi AKM, sekolah penggerak, dan guru penggerak ditingkat Sekolah Dasar atau MI sedang berjalan. Lanjutnya, kegiatan berlangsung dibeberapa tempat yang telah resmi dibuka oleh Kepala Dinas PPO. Kata Baltasar, selalu mengedepankan penerapan protokol kesehatan.

“Setiap peserta yang hadir harus memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan yang hadir dalam kegiatan adalah kepala sekolah, operator sekolah dan guru kelas 5,” tutupnya.

Ia sangat berharap agar setiap satuan pendidikan SD/MI tetap serius untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumberdaya manusia.

Dikatakannya, dari 330 sekolah dasar (SD) dan sejenisnya yang terdapat di Kabupaten Manggrai timur , hingga saat ini terdapat 62 satuan pendidikan sekolah dasar yang telah menjadi sekolah penggerak yang telah mengisi link melalui aplikasi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sementara itu, Eduardus Gandut, Kepala Sekolah SDK Bugis mengatakan bahwa selaku kepala sekolah tentu sangat berterimakasih kepada dinas PPO Matim atas terpilihnya SDK Bugis sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan sosialisasi AKM.

“Tentu ini menjadi sebagai motifasi dan kensuport kami untuk menerapkan sekolah penggerak ditingka sekolah dasar khususnya di kota Borong,” terang Eduardus.

Sebagai program pokok untuk meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya Manusia yang bersumber dari kementerian, kata Eduardus, tentu guru- guru akan memiliki kesiapan dan banyak belajar. Pasalnya, kata Dia, program sekolah penggerak, guru penggerak dan program asesmen kompetensi minimum ini adalah program baru di bidang pendidikan Nasional dan lebih khusus di kabupaten Manggarai timur.

“Sebagai salah satu sekolah penggerak, tentu kita berkomitmen untuk bisa mengol dan menyukseskan kegiatan ini agar sesuai dengan harapan yang diinginkan,” tutupnya. (GN/RN)



Sumber Berita