KABAR GEMBIRA: keterlambatan pembayaran gaji guru di NTT akan diselesaikan pekan ini

POS-KUPANG.COM | KUPANG — Persoalan keterlambatan pembayaran gaji yang dialami para guru SLB/SMA/SMK se Provinsi NTT akan segera tertangani. Pemerintah Provinsi NTT berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan itu dalam pekan ini.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Linus Lusi, S.Pd mengatakan, pemerintah berkomitmen agar penyaluran gaji guru tidak terhambat secara teknis. Namun demikian, terkait keterlambatan yang telah berlangsung, pemerintah meminta para guru untuk dapat memahaminya.

Pertumbuhan Anggota Mengalami Kenaikan, Kemenkop RI Apresiasi KSP Kopdit Swasti Sari

“Terkait dengan berbagai keterlambatan gaji yang menjadi hak bapak ibu guru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu berkomitmen agar penyaluran secara teknis tak boleh terlambat. Namun seperti yang kita dengar bersama penjelasan teknis oleh kaban keuangan, kiranya bisa kita memahami bersama dalam semangat pelayanan dan desakan kebutuhan,” ujar Linus kepada POS-KUPANG.COM, Sabtu (20/2) malam.

Linus mengatakan, situasi pandemi covid-19 yang juga dialami Provinsi NTT menyebabkan semua sekolah merumahkan para siswa. Pola belajar dari rumah (BDR) yang diterapkan membawa konsekuensi termasuk mempengaruhi pendapatan sekolah dan mempengaruhi aspek teknis lainnya termasuk pada kinerja para guru negeri maupun swasta.

Sempat Dikritik Masyarakat, Ada Kesalahan Pengetikan Surat Pembukaan Aktivitas Pasar di Lembata

Terkait keterlambatan tersebut, Linus menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT, Zakarias Moruk dalam rapat terpadu pada Sabtu siang, dijelaskan adanya keterlambatan transfer Dana Alokasi Umum yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji. Saat ini, lanjut Linus, sedang dilakukan proses pencairan secara bertahap.

Situasi yang terjadi tersebut, kata Linus, bukan hanya dialami oleh Pemprov NTT, tetapi dialami semua provinsi dan kabupaten se Indonesia. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh kita bersama,” ungkap dia.

Ia mengingatkan para guru untuk segera melengkapi hal teknis agar dapat diinput ke dalam sistem keuangan. “Kami minta juga sekolah-sekolah, lengkapi hal teknis sesuai sistem aplikasi yakni NPWP, KTP dan lainnya yang perlu diakses. Mohon sebelumnya tanggal 17 Februari ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” tambahnya.

Kepala Badan Keuangan Provinsi NTT Zakarias Moruk yang dihubungi terpisah pada Sabtu (20/2) malam menjelaskan, keterlambatan pembayaran gaji pegawai disebabkan karena adanya pengalihan sistem keuangan dari SIPKD ke SIPD secara nasional. Dalam perubahan tersebut, ada penghitungan kembali data pegawai, berdasarkan data nama, NIK dan data teknis lainnya, termasuk data untuk gaji guru.

“Ada perubahan sistem, jadi guru guru juga diminta oleh sistem ini,” terang Zakarias Moruk.

Ia mengatakan, perubahan sistem itu juga menyebabkan keterlambatan pencairan DAU. Lebih dari 300 daerah di hampir seluruh Indonesia mengalami penundaan tersebut. “Keterlambatan itu membuat semua mengalami penundaan, karena itu berkaitan dengan laporan APBD Januari 2021,” tambah dia.

Zakariaz mengatakan, pihaknya telah mentransfer gaji para guru di 11 kabupaten pada Jumat (19/2). Transfer tersebut langsung dilakukan ke rekening masing masing. Sedangkan gaji guru di 11 kabupaten lain rencananya akan ditransfer pada Senin, 22 Februari 2021 besok.

“Gaji guru sudah ditransfer 11 kabupaten pada Jumat, langsung ke rekening masing- masing. Senin kita transfer lagi 11 kabupaten yang akan diselesaikan. Kita tetap transfer dana sambil menunggu penyelesaian (input berkas teknis),” ujar dia.

Kabupaten yang sudah mendapat transfer tersebut terdiri dari Kabupaten Alor, Sabu Raijua, Rote Ndao, Lembata, Nagekeo, Manggarai Timur, Sumba Tengah, Belu, Malaka, TTS dan Sumba Barat Daya. “Diharapkan para Kepala Sekolah SMA/SMK untuk mendorong guru-guru melengkapi template Data Guru dari masing-masing sekolah,” pungkas Zakarias. (Laporan wartawan POS-KUPANG.COM, Ryan Nong)



Sumber Berita