Kasus PLTS Rote Ndao, Terdakwa Johanis Mesah di Jerat 4 Tahun Penjara

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM | KUPANG– Putusan kasasi oleh Hakim Agung kepada terdakwa Johanis Mesah dalam kasus PLTS di Kabupaten Rote Ndao menuai titik akhir. Dalam kasus ini, putusan kasasi oleh Hakim Agung kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta, Selasa (2/02) pukul 11. 40 Wita.

Saat dikonfirmasi POS-KUPANG.COM, Hendrik Tiip selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati NTT membenarkan terkait putusan tersebut.

“Putusan Kasasi atas nama terdakwa Johanis Mesah, selaku Penuntut Umum, saya telah menerima pemberitahuan putusan sesuai Petikan Putusan Nomor 973K/Pid.Sus/2020 tanggal 9 November 2020. Yang dipimpin Hakim Agung, Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum selaku Ketua. Dr.Agus Yunianto. SH.MH. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH.MH selaku anggota,” kata Hendrik

Dikatakan Hendrik, dalam amar putusannya yakni menyatakan terdakwa Johanis Mesah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. 

Terkait dengan putusan itu, Hendrik menyampaikan, Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Lanjutnya, Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 607.947.512.65 yang dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa melalui Penuntut Umum sebesar Rp169.500.000. Sehingga sisa uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa berjumlah Rp 438.497.512.65. 

Jika terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat sisita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Serta menetapkan agar barang bukti berupa Nomor urut 1 s.d nomor urut 330 dipergunakan dalam perkara lain sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao tanggal 16 Juli 2019. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi sebesar Rp 2.500.

Saat ditanya mengenai kapan pelaksanaan eksekusi atas putusan kasasi, Hendrik menjelaskan bahwa, sebagai JPU harus laporkan terlebih dahulu kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rote Ndao melalui Kasi Pidsus untuk selanjutnya  pimpinan menugaskan siapa jaksa yang akan melaksanakan Eksekusi atas putusan Kasasi. 

“Yang pasti akan segera dilaksanakan eksekusi setelah mendapat perintah Eksekusi dari Pimpinan,” tutup Hendrik Tiip.

 

BalasTeruskan

 
 

Dandim 1604/Kupang Lakukan Sosialisasi 3M & 3T Bersama Media di Kota Kupang

 
 



Sumber Berita