Pasca Bencana Siklon Seroja NTT, Gubernur Viktor : Masyarakat Rela Serahkan Lahan Untuk Lokasi Relokasi 

POS-KUPANG.COM | KUPANG — Bencana Siklon Tropis Seroja yang menerjang Provinsi NTT sejak Sabtu, 3 April 2021 meninggalkan berbagai kerusakan dan korban jiwa. Fasilitas umum hingga rumah warga terdampak di berbagai lokasi.

Terhadap warga yang tinggal di lokasi bencana dan mengalami kerusakan parah, serta warga yang tinggal di daerah yang rawan bencana diinstruksikan Presiden Jokowi untuk direlokasi ke tempat lain yang lebih aman.

Instruksi relokasi itu telah disampaikan saat Presiden Jokowi mengunjungi dan melihat dari dekat kondisi korban dan warga pasca bencana di Adonara Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata pada Jumat, 9 April 2021 lalu. 

Relokasi itu akan dilakukan ke lokasi yang lebih aman yang ditetapkan pemerintah daerah untuk meminimalisir korban ketika terjadi bencana.

Baca juga: Bupati Kupang Sebut Tindakan Penjemputan Paksa Oleh Gubernur NTT Wajar

“Memang untuk warga yang tinggal di wilayah yang tidak layak dan atau berisiko tinggi harus kita relokasi,” tegas Gubernur Viktor Laiskodat kepada wartawan di Posko Tanggap Darurat Bencana Siklon Tropis Seroja NTT, Minggu 11 April malam.

Menurut Viktor Laiskodat, terkait relokasi, sebagian masyarakat di beberapa wilayah telah menyerahkan tanah mereka sebagai lahan relokasi. Hal itu, kata dia, menjadi nilai dan keutamaan masyarakat masyarakat NTT.

“Relokasi ini, masyarakat dan kepala desa itu rela untuk menyerahkan lahannya, di Lembata, Adonara dan Rote. Itu semua diserahkan masyarakat dan mereka menyerahkan sebagian tanah mereka, ada ulayat dan macam-macam untuk dipakai,” kata Viktor Laiskodat. 

“Dan itu saya lihat bahwa sebuah nilai tersendiri di NTT. Di Rote Ndao contohnya, tanah desa, kepala desa serahkan bagi masyarakat,” kata dia. 

Baca juga: Gubernur NTT Bentuk Satgas Tanggap Darurat Bencana Siklon Seroja, Ini Nomor Kontak Bantuan Logistik

Menurutnya, hal itu merupakan hal yang baik sehingga proses relokasi dapat dilaksanakan segera. Pembangunan rumah dan pemukiman di lokasi relokasi akan ditanggung penuh oleh pemerintah pusat



Sumber Berita