POS-KUPANG.COM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ( Pemprov NTT) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) provinsi telah memfasilitasi pembentukan desa tangguh bencana. Sebanyak 200 desa yang tersebar di wilayah Provinsi NTT ditetapkan sebagai desa tangguh bencana.

Di setiap desa tangguh bencana, pemerintah membentuk tim relawan tangguh bencana yang terdiri dari anggota karang taruna, pegiat LSM, pengusaha, tokoh masyarakat serta tokoh agama. Masing masing desa tangguh bencana memiliki minimal 10 orang relawan tangguh bencana.

Kepala BPBD Provinsi NTT, Thomas Bangke mengatakan, pembentukan desa tangguh bencana dengan relawannya diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam upaya mitigasi bencana.

Baca juga: Hari Ini Vaksin Covid-19 Untuk Kabupaten Manggarai Tiba di Ruteng

“Kita berharap relawan tangguh bencana akan menjadi garda terdepan bila terjadi bencana untuk melakukan evakuasi, pengaturan pengungsi, mendirikan tenda hingga melaksanakan dapur umum bekerjasama dengan kementerian sosial,” ungkap Thomas kepada Pos Kupang, Sabtu (30/1/2021).

Pemerintah, kata Thomas, menargetkan pada 2025, Provinsi NTT akan memiliki 20.000 relawan tangguh bencana yang tersebar di seluruh wilayah NTT.

Baca juga: Update Covid-19 NTT : Nyaris Tembus Angka 5 Ribu Kasus

Saat ini, pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga Bencana Hidrometeorologi di wilayah Provinsi NTT. Status Siaga Bencana tersebut ditetapkan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melalui surat keputusan.

Berdasarkan peta risiko bencana BPBD NTT, khusus ancaman bencana hidrometeorologi yang disebabkan curah hujan yang tinggi seperti banjir dan longsor berpotensi terjadi seluruh daratan Flores dan Lembata, di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, TTS, Malaka dan Belu untuk Pulau Timor serta wilayah Sumba Timur dan sebagian kecil Sumba Barat di Pulau Sumba.

Sementara itu, untuk potensi angin puting beliung berpotensi terjadi di TTU, Sabu Raijua, Rote Ndao dan Alor.

“Untuk itu diharapkan para bupati bersama komponen pentahelix agar selalu siaga mengaktifkan posko 24 jam untuk memperoleh informasi bencana karena dibutuhkan akselerasi percepatan evakuasi dan percepatan distribusi logistik,” pungkas Thomas. (hh)



Sumber Berita