Realitarakyat.com – Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk, S. H menyatakan komitmennya dalam memerangi kasus tindak korupsi di Kabupaten Rote Ndao.

Komitmen Wakil Ketua DPRD Rote Ndao ini menyatakan sikap untuk memerangi kasus tindak pidana ASN Tipikor dan kasus korupsi lainnya di Kabupaten Rote Ndao.

Wakil Ketua DPRD Rote Ndao, Paulus Henuk, S. H kepada wartawan, Rabu (17/03/2021) menegaskan terkait dengan kasus ASN Tipikor Polres saat menggelar ekspose di BPKP jika terindikasi adanya kerugian keuangan negara maka perlu lakukan audit investigasi untuk menghitung berapa kerugian yang terjadi dalam kasus itu.

Menurut Paul, tim penyidik Polres Rote Ndao seharusnya segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak – pihak terkait dalam kasus ASN Tipikor di Kabupaten Rote Ndao.

Dilanjutkan Paul, adanya pernyataan mantan pejabat di Kabupaten Rote Ndao yang menolak menolak untuk memberhentikan para ASN Tipikor.

“Alasan dan dasar hukum apa yang dipakai sehingga menolak memberhentikan mereka pada hal sejak UU No.8/1974 dan PP nya maupun perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.5/2014 dan PP No.11/2017 telah memerintahkan untuk di PTDH ASN yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap,” kata Wakil Ketua DPRD Rote Ndao.

“Jika beralasan pada UU No.5 tahun 2014 dan PP No.11 tahun 2017 tidak bisa diberlakukan surut dan bertentangan dengan pasal 28i UUD 1945, maka muncul pertanyaan berikut adalah mengapa para ASN yang diputus bersalah dibawa 2014 dan sudah berkekuatan hukum tetap tidak langsung diberhentikan sedangkan sudah ada UU 1974 di atas dan kemudian diubah tahun 1999 sebelum 2014 ?. Apakah Bupati memiliki kewenangan untuk menyatakan UU bertentangan dengan UUD ? bukan itu ranah dan kewenagan MK,” tambah Paul.

Ditambahkan Paul, tim penyidik perlu memanggil pejabat yang berkompeten untuk mempertanyakan lambannya diberlakukan PTDH terhadap ASN Tipikor sebagaimana diamanatkan Undang – Undang dan PP.

Dikatakan Paul, yang menjadi pertanyaannya mengapa mantan bupati berhentikan dua ASN di tahun 2016, sementara ASN yang lainnya tidak bahkan dilakukan promosi jabatan serta kepangkatan yang diduga berujung pada kerugian keuangan negara.

“Bukankah korupsi itu masuk kategori kejahatan luar biasa? tapi justru ASN Tipikor masih dipromosi ke jabatan staregis,” tanya Paul.

Ditegaskan Paul, patut diduga tindakan – tindakan dapat dikategorikan melawan hukum, menyalagunakan kewenangan, menguntungkan pihak lain dan merugikan keuangan negara.

Untuk itu, kata Paul, sebagai Wakil Ketua DPRD Rote Ndao mendukung penuh dan mendorong Polres Rote Ndao untuk memberikan atensi penuh terhadap penanganan kasus ASN Tipikor.

“Polres harus profesional sebagaimana harapan Kapolri,. Hukum harus adil, harus tajam ke atas dan juga ke bawah. Artinya siapapun dia bila cukup bukti melakukan tindakan kriminal maka harus diproses secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga rasa keadilan publik terjaga dengan baik,” ucap Paul.

Dicontohkan Paulus, seperti kasus tanah Ne’e, Kasus Mebeler Rumah Jabatan Bupati yang diduga tidak menyentuh aktor utamanya, kasus Kapal di perhubungan, kasus Tanah Oehandi dan dugaan Proyek-proyek infrastruktur maupun pengadaan barang- dan jasa yang bermasalah, kasus tanah BRI maupun kasus tanah Bo’a yang diduga berkurang luas tanah milik Pemda.

Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah pemerintahan dalam arti luas sebagaimana kita sama-sama mengemban amanah untuk melayani rakyat. Trias politika telah memberi batasan atas tupoksi masing-masing, mari sama-sama kita saling support untuk menghancurkan korupsi yang sudah menggerogoti sendi-sendi bangsa ini.

Menurut Paulus, fakta-fakta hukum yang melibatkan unsur Trias politika mestinya membuat kita semakin sadar dan insyaf bahwa yang diberi mandat rakyat tidak boleh menghambat kesejahteraaan rakyat, menunda distribusi keadilan sosial dan membuat kecerdasan rakyat menjadi belum terwujud sebagaimana amanat konstitusi.(rey)

Sumber Berita