RADARNTT, Ba’a – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao Paulus Henuk mengaku akan membela aparatur sipil negara (ASN) mantan narapidana tindak pidana korupsi (Tipikor) apabila ada pihak yang meminta ASN Tipikor mengembalikan kerugian Negara akibat dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang mengaktifkan kembali ASN Tipikor.

Hal ini disampaikannya ketika ditemui awak media di ruang kerjanya, Rabu (13/01/2021).

Politisi muda yang getol mengkritisi setiap kebijakan yang dipandang menyimpang ini mengatakan, dirinya sebagai anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao sudah mengingatkan Pemerintah berkali-kali agar status ASN mantan napi koruptor diperjelas, karena berpotensi merugikan keuangan Negara belasan miliar rupiah karena menurutnya pengangkatan kembali ASN yang sudah diberhentikan sangat menyalahi aturan.

“ASN Tipikor tidak pernah meminta untuk diaktifkan kembali sebagai ASN, mereka digaji karena bekerja, jadi ketika mereka diminta untuk kembalikan kerugian Negara, saya orang pertama yang akan membela mereka. Harusnya minta pertanggung jawaban kepada oknum-oknum yang menyebabkan surat keputusan Bupati sampai dikeluarkan terkait dengan pengaktifkan kembali ASN Tipikor,” tegas Henuk.

Menanggapi hal ini, Kapolres Rote Ndao ketika dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres Rote Ndao Iptu Yames J Mbau, di ruang kerjanya mengatakan, terkait dugaan korupsi akibat dari pengaktifkan kembali ASN Tipikor, masih dalam tahap penyelidikan dan saat ini penyidik sementara melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan setelah itu gelar perkara dan jika memenuhi unsur serta cukup bukti, maka akan dinaikan ke tahap penyidikan.

“Nanti apakah akan ditemukan perbuatan melawan hukum atau tidak masih sedang dalam tahap penyelidikan, belum ada penetapan atau dinaikan ke tersangka,” ujarnya.

Diketahui, pada Sabtu 13 Januari 2020 lalu Bupati Rote Ndao memberhentikan secara resmi 15 ASN Tipikor yang sebelumnya telah diaktifkan kembali untuk bekerja. (TA/RN)



Sumber Berita